Dalam Forum APEC, KPK Berbagai Praktik Baik Peran Media dalam Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu narasumber dalam forum side-event APEC Anti-Corruption and Transparency Expert Working Group (ACTWG) yang diselenggarakan secara hybrid di Thailand, Selasa s.d Rabu 26-27 Juli 2022.

Dalam forum tersebut KPK berbagi praktik baik pemberdayaan dan peran media dalam advokasi pencegahan korupsi. Melalui tema pertemuan ‘Empowering the Media’s Inclusion in the Fight against Corruption’, Chrystelina GS Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK berbagi strategi pengelolaan media massa dan sosial dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

“KPK punya tiga pendekatan strategi dalam pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Sehingga dalam mengelola media pun dilakukan dengan memberikan bobot yang berimbang dan proporsional untuk mendukung ketiga strategi tersebut, ” kata Chrystelina.

Chrystelina melanjutkan, pengelolaan isu pada strategi pendidikan dan pencegahan punya tantangan yang lebih berat karena media lebih tertarik megangkat isu-isu penindakan. Maka KPK melakukan berbagai inovasi program yang menarik melalui media sosial dan publikasi lainnya.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

Sepakat dengan tantangan tersebut, Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding juga mengatakan pemberitaan pada isu pencegahan sama pentingnya dengan penindakan tindak pidana korupsi.

“Isu penindakan seperti operasi tangkap tangan, pengungkapan kasus besar atau tokoh besar lebih menarik. Padahal isu pencegahan tidak kalah pentingnya untuk dapat dipublikasikan, karena pemberitaan itu sendiri dapat membantu advokasi upaya pencegahan korupsi” kata Ipi.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

Ipi lalu mencontohkan bagaimana KPK memberdayakan media dalam penyelamatan Danau Singkarak sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Singkarak yang terletak di wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi prioritas untuk dipulihkan. Sebab, salah satunya, banyak terjadi pemanfaatan area danau oleh pihak-pihak tertentu secara illegal. Sehingga ada potensi kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu modus korupsi.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

“Upaya penyelamatan Danau Singkarak cukup rumit, karena melibatkan pejabat publik yang memperbolehkan reklamasi dan perusakan danau terjadi. Akhirnya kami dorong isu itu melalui pemberitaan, rilis, dan diskusi media, ” ujar Ipi.

Media, menurutnya, kemudian banyak yang memberitakan upaya penyelamatan danau ini. “Sampai upaya tersebut terjawab dengan ditandatanganinya komitmen pemberhentian reklamasi illegal di Danau Singkarak oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, ” tutup Ipi.

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Forum side Event APEC yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Police General Watcharapol Prasarnrajkit NACC President and ACTWG & ACT-NET Chair 2022 (Thailand).

Forum ini dihadiri oleh para perwakilan negara angota APEC. Dengan para panelis diantaranya Francesco Checchi Regional Anti-Corruption Adviser UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, Khairil Yusof Coordinator and Executive Director Sinar Project, Bagja Hidayat Executive Director/Head of the Investigation Desk Tempo Magazine Indonesia, Thapanee Eadsrichai Journalist and Founder The Reporters (Thailand) Online News Agency, Jared Ferrie Editor Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Rajneesh Bhandari Investigative Reporter Editor and Filmmaker Journalists for Transparency (J4T), Samsul bin Salip Deputy Director of Corporate Communication Division Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), serta Laura Pavlovic Deputy Director USAID's Democracy Human Rights and Governance Center.

Para panelis berbagi praktik baik bagaimana media berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik pada upaya penanganan perkara maupun pencegahan korupsi.

Francesco Checchi dan Khairil Yusof memaparkan bagaimana peran jurnalisme investigasi dalam investigasi korupsi, Bagja Hidayat dan Thapanee Eadsrichai juga berbagi pengalaman, tantangan, dan hambatan bagi jurnalis dalam melakukan liputan investigatif dan perannya sebagai watchdog. Lalu Jared Ferried dan Rajneesh Bhandari yang berbagi pengalamannya tentang jurnalisme investigasi dari jaringan jurnalis yang beroperasi di tingkat internasional seperti Panama Paper.

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI