Gubernur Kalteng, Buka FGD Anti Pungli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran selaku Penanggung Jawab Satgas Saber Pungli UPP Prov. Kalteng membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) “Anti Pungli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Satuan Tugas Saber Pungli UPP Prov. Kalimantan Tengah (Kalteng), Tahun 2022, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (9/2/2022).

Pembukaan FGD diawali dengan penandatangan Pakta Integritas oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran bersama Staf Ahli Gubernur, Asisten serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalteng secara simbolis.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

FGD Satgas Saber Pungli UPP Prov. Kalteng dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pencegahan terjadinya pungutan liar di lingkungan Pemprov. Kalteng. Adapun tujuannya yaitu agar ada kesamaan persepsi dan tujuan terkait pemberantasan pungutan liar sesuai dengan pemerintah dan rencana program kerja tahun 2022.

Dalam arahannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan penandatangan Pakta Integritas di lingkungan Pemprov Kalteng merupakan wujud konkret dari komitmen Pemprov Kalteng untuk pro aktif dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela baik itu pungli, maupun perbuatan melanggar hukum lainnya.

Baca juga: Pembahasan Pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Bidang II Beserta Rombongan Kunjungi Kalteng

H Sugianto Sabran meminta agar Pemprov Kalteng dapat menjadi contoh yang baik, dalam upaya pemberantasan KKN, sehingga Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan hal yang sama bahkan membuat inovasi/terobosan dalam menciptakan Pelayanan Publik yang lebih akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, seluruh jajaran agar selalu profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan jangan sampai ada terjadi kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Kalteng. Selain itu, agar kita semua selalu aktif dalam mengedepankan upaya pencegahan pemberantasan pungutan liar.

Baca juga: Bagikan Sertifikat di Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Sertifikat Tanah bagi Masyarakat

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga minta agar semua pihak melakukan setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, proses pemilihan baik itu tender maupun seleksi sampai dengan pengelolaan kontrak hingga selesai proses pengerjaan serta selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam penegakkan hukum, dalam rangka menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Terakhir diharapkan melalui FGD ini, bisa menjadi sebuah sarana komunikasi lintas sektoral dalam mencari solusi bersama, untuk mengatasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi dan pungli, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Irwasda Polda Kalteng selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kombes Pol Ady Soeseno, S.I.K., M.H. dalam laporannya menyampaikan bahwa Tahun 2021 Satgas Saber Pungli UPP Prov Kalteng telah melaksanakan kegiatan bersifat Pencegahan, Intelijen, Penindakan serta terobosan Kreatif. Ady mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan terobosan kreatif tersebut telah memperoleh penghargaan dan prestasi pada tingkat nasional.

Diharapkan, melalui FGD ini dapat meningkatkan efektifitas pencegahan Pungli pada pelayanan publik di Prov Kalteng bagi satuan kerja agar memperoleh predikat WBK/WBBM dan membangun kota bebas dari pungli di masing-masing Kabupaten/Kota di Prov Kalteng pada tahun 2022.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

FGD dihadiri oleh dihadiri oleh seluruh Staf Ahli Gubernur, Seluruh Asisten Setda, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng.***