Hafisz Thohir Nilai Penyebab Inflasi Kepri adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

BATAM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun, sehingga mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah.

 

Baca juga: Marak Demo Kenaikan BBM, Puan Maharani: DPR Akan Akomodir Aspirasi Masyarakat

"Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik, BBM kita, seperti kita ketahui  mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu, ini juga menjadi pemicu angka inflasi itu sulit untuk kita kendalikan di angka 3 perses sampai akhir tahun ini, " kata Hafisz kepada Media, di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9/2022).

 

Baca juga: Mulyanto: Wacana Penghapusan Listrik Daya 450 VA Dinilai Tambah Beban Masyarakat

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, jika terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kenaikan harga BBM subsidi. Karena jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka jika BBM dinaikkan menjadi 50 persen, secara otomatis dia akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7, 5 sampai 17, 5 persen.

 

Baca juga: Harga BBM Naik, Sultan B Najamudin: Ada Potensi Ancaman Inflasi Harga Bahan Pangan dan Transportasi

"Hari ini kita mendapati orang-orang mulai kesulitan (mendapatkan) cabai, telur dan lain sembilan bahan pokok lainnya, itu sudah pelan-pelan dan pasti mengalami kenaikan. Tadi juga disampaikan bahwa nelayan-nelayan sudah sulit untuk melaut karena BBM-nya mahal, dan mereka mengurangi jadwal pergi ke laut, itu akibatnya dan pasti sebentar lagi harga ikan akan naik juga, ” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Baca juga: Puan Maharani Minta BLT Bagi Rakyat Kecil Segera Dicairkan dan Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Hafisz juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi, mengingat ketika terjadi persoalan terhadap rantai pasok, maka kehati-hatian dibutuhkan dalam menentukan harga tersebut. Itulah mengapa dirinya lebih sepakat jika menyebut penyebab inflasi bukan disebabkan oleh sektor pangan dan transportasi, namun kenaikan harga BBM subsidi lah yang menjadi faktor utama inflasi.

 

Baca juga: Tinjau Command Center Pertamina, Erick Thohir Pantau Stok dan Upaya Antisipasi Kebocoran BBM

"Kita selalu bicara cabai penyebab inflasi, sesungguhnya faktor inflasi terbesar itu adalah BBM. Maka dari itu kita mengkritisi kenapa (harga) BBM harus naik setinggi itu. Tadi saya sampaikan beberapa negara juga bisa berhasil mengontrol harga minyaknya. Kalau inflasi tidak bisa kita kontrol dengan harga, maka kita hanya mengomong di atas angin saja terhadap rencana-rencana asumsi makro kita, inflasi 3 persen pertumbuhan 5, 6 persen dan juga kemiskinan diturunkan sekian juta dan lain sebagainya, " tutur Hafisz.

 

Terakhir, Hafisz mengatakan, inflasi terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat gejolak harga di pasaran, maka secara otomatis angka kemiskinan akan naik. Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan, karena sejatinya yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya.

 

"Kita melihat bahwa, upaya untuk mengendalikan kemiskinan ini melalui BLT itu tidak akan menyelesaikan pokok persoalannya, karena sesungguhnya rakyat miskin ini harus dicarikan Jalannya, bukan diberi sesuap nasi atau diberikan BLT, karena itu tidak menghilangkan kemiskinan yang sudah mereka hadapi bertahun-tahun, " tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I tersebut. (ndy/sf)

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Sebut Indikasi Tidak Adanya Transparansi BPP BBM dan Penerima Subsidi BBM