Keamanan Data di Indonesia Mudah Jebol, Christina Aryani: Perlindungan Data Pribadi Jadi PR Pemerintah

JAKARTA - Fenomena bocornya data pribadi kian marak ditengah masyarakat secara beruntun beberapa waktu belakangan ini. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bocornya data pribadi menjadi tugas penting yang harus segera diselesaikan. Untuk itu pengamanan dan pelindungan data pribadi menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

 

Baca juga: Polda Jabar Proses Hukum Bahar Bin Smith Terkait Dugaan Ujaran Kebencian, Ini Yang Dilakukan LEMKAPI

“Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering, ” kata Christina dalam keterangan pers rilis yang diterima Media di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

 

Baca juga: Ketum FRN Polri: Tidak Ada Kekerasan Masyarakat Pasangkayu Lagi, Ancaman PTDH

Christina menyatakan, pihaknya menyesalkan kejadian kebocoran data yang terjadi berulang-ulang. Padahal, DPR RI sudah mengingatkan pemerintah agar pengamanan data diperhatikan. “Secara pribadi kami berulang kali mendorong perlunya peta jalan (roadmap) untuk Keamanan Siber namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya, ” sesalnya. 

 

Baca juga: Harris Turino Berikan Catatan Terkait ‘Rights Issue’ Adhi Karya

Menurut Christina, adanya peta jalan keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Ia berharap tidak lagi terjadi kebocoran data yang belakangan justru saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi. “Hal mana kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR RI sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut, ” tegasnya. 

 

Baca juga: Diduga Tanda Tangan Dipalsukan, Fordayak Kobar dan BSP Kawal Kasus Unin Vs PT SRS Tbk

“Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik, ” tutupnya. (tn/aha)