Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

PAALANGKA RAYA - Perwakilan Ombusman Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terima perwakilan sejumlah masyarakat yang sedang berpekara dengan PT Kapuas Sawit Sejahtera (PT KSS), di Kantornya Jalan G Obos No 80 Kota Palangka Raya 

Pertemuan tersebut, menyingkapi surat aduan masyarakat ke Ombudsman RI di Jakarta, dan ditembuskan ke Ombudsman Kalteng.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

Dr. R. Biroum Bernardianto, M. Si Kepala Ombudsman Kalteng didampingi Fitriani Asisten Pemeriksa, menyampaikan bahwa hasil Verifikasi Ombudsman Pusat sudah Falid.

"Surat tembusan sudah masuk via elektronik servel kami, bahwa Verifikasi sudah lengkap, dan kami menindak lanjuti tembusan tersebut, " kata Kepala Ombudsman Kalteng, Biroum Bernardianto, Senin, (26/2/22).

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

Menurutnya, Ombudsman Kalteng Sifatnya tidak bisa memastikan Hukum akan tetapi bertugas memastikan pelayanan Publik berjalan baik 

"Semua pihak akan kami panggil untuk dikonfirmasi baik apakah ada sifatnya Mal apa tidak, " terangnya.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Ditambahkan juga Fitriani, asisten pemeriksa Ombudsman Kalteng, Pihak akan menindak lanjuti tembusan tersebut dan mempelajarinya.

"Kami akan pelajari dan akan menyusun laporan serta hasilnya akan kami beritahukan kepada pihak pelapor (Masyarakat), apa - apa saja itu, baik dipanggil kembali para pihak, " kata Fitriani kepada Perwakilan Masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Gubernur Seluruh Indonesia Kunjungi IKN Akhir Pekan Ini

Kalpendi, perwakilan kuasa masyarakat Lima desa,  Mandomai, Anjir kalampan, Pantai, Penda Ketapi dan Teluk Hiri. Sangat berterima kasih dan berharap dalam pertemuan itu, pihak Ombudsman Kalteng bisa membela hak mereka yang dirampas pihak PT KSS.

"Kami tidak minta pihak PT KSS menganti rugi lahan tersebut, tapi kembalikan Lahan itu, " ucap Kalpendi kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba