Yusharto Huntoyungo MintaTim PPBDes Percepat Penetapan Batas Desa

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat tugasnya dalam menetapkan dan menegaskan batas desa. 

Penyebabnya, hingga  2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan batas desa dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Direktur Jenderal  Bina Pemerintahan Desa  (Dirjen Bina Pemdes) Kemendagri.

Baca juga: Kapolri: Jajaran Harus Jadi Problem Solver Dalam Konflik Sosial Masyarakat

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang  di Yogyakarta, seperti dilansir laman Kemendagri, Rabu (6/4/2022).

"Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021, yang melaporkan sebanyak 1.060 desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota dan shapefile batas administrasi desa dari 29 kabupaten 14 provinsi, " kata Yusharto.

Baca juga: Cek Kesiapan Pramusim MotoGP Mandalika, Kapolri Pastikan Pelaksanan Prokes Hingga Pengamanan

Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. 

"Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan lima tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini bupati/wali kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim, " urainya.

Baca juga: Boy Rafli Amar: Empat Konsensus Kebangsaan Jadi Vaksin Penangkal Radikal Terorisme

Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan hingga 2023.

Jumlah target penyelesaian itu di antaranya 10 provinsi pada 2021, 12 provinsi pada 2022, dan 11 Provinsi pada 2023.

Baca juga: Peran Kolaboratif, Kokohkan Batam dan Kepri Sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional

"Mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Perpres tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, " tutur Yusharto. 

Yusharto menegaskan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu target lokasi penyelesaian batas desa pada 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi Jenguk Buya Syafii di Sleman

Sedangkan Bangka Belitung dan Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022.

Hingga saat ini, Provinsi DIY baru melaporkan 80 penyelesaian peta batas desa ke Kemendagri, dari jumlah total 392 desa yang dimiliki.

"Progres penyelesaian peta batas desa dari Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 125 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati beserta data softfile-nya dan 71 desa yang telah dilaporkan, namun belum menyerahkan kelengkapan datanya dari jumlah total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung belum melaporkan dokumen batas Desanya sama sekali, ” kata Yusharto.

Yusharto menginginkan, dalam mempercepat penyelesaian batas desa pada 2022, Tim PPBDes provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya secara maksimal. Progres penyelesaiannya kemudian dapat dilaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes.

"Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan, " kata Yusharto. 

Baca juga: Energi Baru Terbarukan Prioritas Pembangunan Indonesia Masa Depan

Selain itu, lanjut Yusharto, secara teknis penyelesaiaan itu perlu dikordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan Satu Peta.

Hal itu mulai dari tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa.

Terpenting, dari kelima langkah penegasan batas desa itu kemudian disahkan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota agar penetapannya menjadi definitif.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 April 2022 ini diikuti oleh 3 provinsi yaitu DIY (4 kabupaten), Bengkulu (9 kabupaten dan 1 kota), serta Bangka Belitung (6 kabupaten dan 1 kota).

 

Baca juga: H R Paku Ganefo Dondang, Harapkan Kapolri Proses Edy Mulyadi